Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Hukum Mati Pelaku Korupsi Upaya Selamatkan Negeri?


  

 Dalam 2 minggu terakhir Indonesia dibuat heboh oleh kasus korupsi, selain karena korupsi itu sendiri adalah salah satu kejahatan yang paling mendapat banyak perhatian dari masyarakat pelaku korupsi nya pun bukan orang sembarangan yaitu seorang MENTERI. Dalam satu bulan terakhir KPK Kembali menunjukan tajinya kepada masyarakat Indonesia dan menjawab segala keraguan masyarakat dalam satu tahun terakhir bahwa KPK tidak “seganas” dulu dalam memberantas korupsi setelah di revisi nya UU KPK, prosedur di KPK dibuat menjadi semakin rumit Ketika hendak melakukan penindakan dengan adanya Dewan Pengawas, dan limit atau Batasan waktu yang lebih sedikit untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dikategorikan tersangka atau bukan yaitu hanya dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, dan KPK menjadi bagian dari ranah eksekutif yang artinya bahwa KPK kini berada dibawah Presiden tidak independen seperti dulu, hal ini tentu saja banyak mendapat kritik keras bahkan demo besar-besaran dari berbagai kalangan dan Presiden pun tetap pada keputusannya untuk tetap emempertahankan Revisi UU KPK yang pada akhirnya selama setahun setelah ditetapkan KPK ibarat “Mati suri” tidak seganas dulu lagi, dan pada akhirnya banyak pegawai KPK yang memutuskan keluar karena KPK dinilai sudah tidak memiliki independensi dan kekuatan melalkukan penindakan kejahatan korupsi.

  Tapi cerita seolah berbalik dalam 2 minggu terakhir KPK banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pejabat, baik dari tingkat daerah bahkan sampai setingkat Menteri berhasil diamankan oleh KPK. Hanya dalam dua minggu KPK menangkap 2 menteri yang berasal dari dua partai besar di Indonesia ini seolah sebuah pembuktian bahwa KPK tidak benar-benar mati seperti apa yang selama ini disangkakan oleh masyarakat. Penangkapan Edhy Prabowo dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas tuduhan korupsi ekspor benur lobster yang pada awal pembuatan kebijakannya mendapat banyak kritik terutama dari Menteri sebelumnya ibu Susi Pudjiastuti karena dinilai kebijakan tersebut hanya merugikan Indonesia, kebijakan yang mencurigakan dan kontroversial tersebut pada akhirnya berbuah penangkapan kepada Menteri kelautan dan perikanan (KKP) bapak Edhy Prabowo. Dan yang paling menggemparkan adalah penangkapan Menteri sosial Julian Peter Batubara dari partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) pada kasus korupsi bantuan sosial untuk pandemi Covid-19, dana yang dikorupsi bahkan lebih besar dari korupsi yang dilakukan oleh Menteri Edhy Prabowo, Mensos Julian Peter Batubara memotong 10.000 rupiah per paket sembako dari 1,8 juta paket sembako untuk bantuan masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi, padahal sudah ada peringatan keras bahwa korupsi dana bantuan sosial dapat berakibat hukuman mati, tapi masih tetap saja sekelas Menteri dengan jabatan dan tunjangan yang besar masih tergiur untuk melakukan tindak pidana tersebut. 

  Lalu yang saat ini menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah benarkah KPK berani mendakwa Menteri Sosial tersebut dengan pidana mati sesuai dengan ucapan pimpinan KPK Firli Bahruri di awal pandemic, kalau memang benar diterapkan dan ternyata benar di vonis mati ini merupakan salah satu hal yang mungkin akan menjadi sejarah dalam proses penindakan korupsi di Indonesia, pertama kalinya pelaku korupsi di hukum mati dan ini akan menjadi “warning” bagi seluruh pejabat dan masyarakat Indonesia agar tidak melakukan tindak pindana yang sama dan mungkin bisa mengurangi niat dan tindak kejahatan korupsi yang masih banyak terjadi. Meskipun hukuman mati dinilai terlalu berlebihan dan mengerikan serta melanggar HAM karena pelaku tidak diberikan kesempatan untuk merubah dirinya. Tapi jika kita lihat bahwa di Indonesia pidana mati masih diterapkan dikasus-kasus besar seperti terorisme, Narkoba, dan pembunuhan berencana, tapi khusus untuk kasus korupsi yang bisa diterapkan pidana mati hanyalah yang berkaitan dengan korupsi dana bantuan sosial pada kejadian bencana alam ini sungguh mengherankan kenapa tidak semua pidana korupsi bisa dijerat dengan hukuman mati?, padahal jika dilihat dari segi korbannya, perilaku korupsi bisa merugikan banyak orang dan menghilangkan hak orang lain untuk menikmati hasil dari uang yang dikorupsi tersebut, tidak ada bedanya dengan perilaku terorisme dan Narkoba. Apakah ini hanya akal-akalan saja dikarenakan kebanyakan pelaku korupsi berasal dari para pejabat negara yang notabene adalah pembuat dan pelaksana aturan tersebut, karena mungkin jika korupsi bisa dihukum mati akan besar resiko nya untuk pejabat negara itu sendiri.

Jika mengatasnamakan HAM lalu untuk apa kita melindungi HAM seseorang yang telah merugikan banyak Hak orang lain karena perilaku korupsinya?.

untuk membuat sebuah negara yang baik perlu dibuat sistem yang baik dan hukuman yang membuat jera para pelanggar hukum dan aturannya, dan aturan serta hukum yang dibuat harus berdasarkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,bukan memperkaya diri dan oligarki!

Post a Comment for "Hukum Mati Pelaku Korupsi Upaya Selamatkan Negeri?"

Berlangganan via Email